Kasus Dugaan Money Politik Sudah Masuk Register Bawaslu Probolinggo

Sutanto saat melaporkan dugaan money politik ke Bawaslu (Agus Salam/Jatim TIMES)
Sutanto saat melaporkan dugaan money politik ke Bawaslu (Agus Salam/Jatim TIMES)

TUBANTIMES, PROBOLINGGO – Masih ingat kasus dugaan money politik yang dilaporkan ke Bawaslu, Sabtu (13/4) kemarin siang. Kasus yang dilaporkan Sutanto, salah satu caleg dari Partai Berkarya tersebut, kini sudah diregister. Artinya, kasus yang melibatkan seorang ASN itu, akan diplenokan.

Hanya saja belum diketahui, kapan kasus yang menyeret nama Mochamad Babun, caleg dari PDIP tersebut akan diplenokan di komisioner Bawaslu. Hal tersebut diungkap ketua Bawaslu setempat Azam Fikri, usai menghadiri Apel Gelar Pergeseran Pasukan Pemihan Umum Presiden-Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II, Senin (15/4) di alun-alun.

Azam mengatakan, kasus yang dilaporkan Sutanto caleg dapil 2 Kesamatan Kademangan-Kecamatan Kedopok tersebut sudah diregister. Mengingat pelapor sudah melengkapi bukti material, seperti saksi yang tahu saat dugaan bagi-bagi uang berlangsung. 

“Pelapor sudah melengkapi bukti materielnya. Saksi sudah kami mintai keterangan. Sudah tidak ada alasan untuk menghentikan kasus ini,” tegasnya.

Bawaslu melanjutkan kasus itu ke tahapan selanjutnya (Sidang pleno) meski warga tidak berkewajiban menangkap langsung orang yang melakukan kegiatan money politik. Diaturannya, warga diminta menghubungi pengawas pemilu (Panwaslu) terdekat (Kelurahan) atau pengawas Kecamatan serta Bawaslu, kalau melihat warga yang bagi-bagi uang. “Soal itu, ranah kepolisian. Kasus ini tetap kami proses,” tandasnya.

Soal nanti hasilnya seperti apa, Azam menyerahkan sepenuhny pada sidang pleno. Apakah dihentikan karena tidak terbukti atau kasus tersebut dikirim ke Bawaslu Jawa Timur untuk ditindaklanjuti. Saat ditanya, apakah laporan money politik tersebut, mempengaruhi hasil pencoblosan suami terlapor. 

“Kita belum tahu seperti apa. Kita tidak mau berasumsi dan berandai-andai. Yang kami komentari, apa yang sudah kami lakukan,” jelasnya.

Terpisah, kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Rachmadeta Antariksa berterus terang, belum mengambil langkah. Termasuk sangsi serta pemanggilan terhadap Nurul, ASN yang diduga bagi-bagi uang untuk pencalegan M Bebun, suaminya. 

“Belum, kami belum memanggil. Soal sangsi, menunggu keputusan Bawaslu,” tandasnya.

Sebab, untuk sangsi terhadap Nurul, selain merujuk pada aturan kepegawaian, juga berdasarkan hsil serta rekomendasi dari Bawaslu. Disebutkan, ada sangsi ringan, sedang dan berat yang akan dikenakan ke setiap ASN yang melanggar aturan. Sangsi ringan berupa peringatan dan menandatangani surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya.

Sangsi sedang, lanjut Rahmat Deta berupa, penundaan kenaikan gaji berkala atau penundaan kenaikan pengkat. Sedang sangsi berat berupa pemecatan tidak terhormat. Namun, jika nantinya Nurul dinyatakan tidak terbukti berdasarkan hasil investigasi dan rekomendasi Bawaslu, yang bersangkutan tidak dikenai sangsi. 

“Kalau tidak terbukti melakukan money politik. Ya, tidak ada sangsinya,” tambahnya.

Saat duitanya, apakah BKPSDM sudah memanggil Nurul untuk dimintai keterangan, Rahmat Deta mengaku, belum. Namun, dalam waktu dekat istri caleg M Bebun itu akan dipanggil untuk didengar keterangannya. 

“Ada tiga OPD yang nantinya akan memanggil yang bersangutan. DKUPP (Dinas Koperasi Usaha Kecil Perdagangan dan Perindustrian) Inspektur dan pihak kami. Atau hanya DKUPP saja yang manggil. Kemudian inspektur dan kami dihadirkan,” pungkasnya.

Pewarta : Agus Salam
Editor : Moch. R. Abdul Fatah
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Probolinggo TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]tubantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]tubantimes.com | marketing[at]tubantimes.com
Top