Dilema Jalan Wisata, Bina Marga: Kami Berat di Anggaran, Peningkatan Status Masih Tunggu Keputusan

Pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Malang yang terus mengalami perubahan fungsi karena proyek jalan nasional dan lainnya. (Nana)
Pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Malang yang terus mengalami perubahan fungsi karena proyek jalan nasional dan lainnya. (Nana)

TUBANTIMES, MALANG – Jalan pariwisata yang layak tentunya menjadi faktor terdongkraknya sektor yang kini menjadi primadona dalam mendulang pendapatan dari sumber non-migas. Karena itu, pemerintah pun sedang getol-getolnya  menguatkan sektor pariwisata yang telah terbukti mampu menjadi pendapatan bagi negara.

Sayangnya, pembangunan jalan atau infrastruktur pariwisata juga membutuhkan anggaran besar. Pemerintah daerah yang memiliki luasan wilayah besar kerap tersandung anggaran dalam mewujudkan jalan pariwisata yang layak. Tak terkecuali di Kabupaten Malang yang dikenal sebagai jantungnya Jawa Timur (Jatim) di sektor pariwisata.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang Romdhoni. Dia mengatakan, mendukung penuh infrastruktur pariwisata, khususnya jalan wisata yang layak, memang terbilang berat bila dibebankan kepada anggaran daerah saja.

"Kami  berat untuk itu. Baik dalam biaya peningkatan maupun pemeliharaannya. Sehingga kami sejak tahun lalu mengusulkan adanya perubahan status jalan kepada provinsi maupun pusat terkait jalan pariwisata ini," kata Romdhoni, Jumat (14/06/2019) kepada MalangTIMES.

Romdhoni mencontohkan usulan perubahan status jalan raya Ampeldento, Pakis, dari jalan kabupaten menjadi jalan nasional. Usulan perubahan status jalan tersebut dilakukan dengan adanya proyek jalan tol dan menjadi exit tol. Selain hal tersebut, keberadaan Bandara Abdurachman Saleh yang juga akan menjadi bandara internasional menjadi dasar Dinas PU Bina Marga mengusulkan adanya perubahan status jalan di Ampeldento.

Jalur jalan Ampeldento pun, walau bukan jalan utama wisata menuju Bromo Tengger Semeru (BTS) sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),  telah menjadi alternatif wisatawan saat mereka melakukan wisata di BTS. 
”Dengan perkembangan pembangunan di wilayah itu, jalan tersebut  telah layak statusnya menjadi jalan nasional. Soalnya, seluruh pembangunan dan perubahan di sana secara langsung memengaruhi peningkatan fungsi jalan juga," urai mantan kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang ini.

Romdhoni melanjutkan, dulu di Pakis bandara tidak terlalu ramai. Tetapi sekarang ramai. Begitu pula, dulu tidak ada exit tol, sekarang ada. "Dengan kondisi sekarang, maka jalan di wilayah itu pun semakin padat. Kendaraan yang melintas pun semakin banyak dan beragam," imbuh Romdhoni. 

Dia mengatakan, untuk usulan perubahan status jalan Ampeldento, Pakis, pihaknya telah menyampaikan hal itu kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Konsekuensi logis dengan semakin banyak dan beragam kendaraan yang melewati di jalan yang juga akan menjadi pendukung wisata BTS, tentunya wajib diimbangi dengan kualitas jalan yang sesuai. 

Untuk mengimbangi hal tersebut, maka anggaran peningkatan kualitas dan pemeliharaan akan semakin tinggi pula. "Terus terang, kami  berat jika harus melakukan pemeliharaan jalan yang sekelas atau sebanding dengan tol. Itu sebabnya, kami usulkan agar jalan tersebut  statusnya segera berubah,’’ ucap Romdhoni.

Nasib jalan pariwisata memang terbilang terseok-seok di Kabupaten Malang yang memiliki wilayah terluas kedua di Jatim. Dengan kondisi awal jalan pariwisata, misalnya di wilayah Malang Selatan, yang terbilang ekstrem dan tidak layak dari sisi teknis, Pemkab Malang harus bertahun-tahun melakukan peningkatan kualitas jalan dan infrastruktur lainnya sampai saat ini. Sebut saja jalan dari Srigonco menuju Balekambang yang sampai saat ini masih belum selesai sepenuhnya.

Anggaran pembangunan memang menjadi persoalan bagi Pemkab Malang yang memiliki panjang jalan mencapai 14.277,31 km. Sehingga membuat Dinas PU Bina Marga pun berusaha mencari solusi lain dengan cara mengusulkan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dan jalan nasional.

Sayangnya, sampai saat ini permohonan perubahan status jalan tersebut masih belum mendapatkan jawaban dari pihak-pihak terkait.
"Kami hanya mengusulkan dengan data di lapangan. Sedangkan proses peralihan status tetap diserahkan kepada Kementrian PUPR," ucap Romdhoni yang tetap berharap banyak proses itu bisa cepat. 

Apalagi, lanjut Romdhoni, pembangunan seksi 4 tol Malang Pandaan (Mapan) akan selesai dan jalan tol yang menghubungkan Kecamatan Singosari-Pakis ini juga segera beroperasi.
”Kalaupun saat nanti operasional tapi status Jalan Ampeldento masih milik daerah, kami juga akan bersurat kepada PT Jasa Marga agar kendaraan besar tidak lewat di exiting Pakis,’’ pungkasnya. 

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]tubantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]tubantimes.com | marketing[at]tubantimes.com
Top