Tiga Elemen Bersatu, Surga Tembakau Dirancang untuk Petani

Plt Bupati Malang Sanusi (pakai batik, bersongkok hitam) bersama Jenderal TNI (purn) Moeldoko saat melihat pengelolaan tembakau di Jatiguwi, Sumberpucung. (Humas Pemkab Malang)
Plt Bupati Malang Sanusi (pakai batik, bersongkok hitam) bersama Jenderal TNI (purn) Moeldoko saat melihat pengelolaan tembakau di Jatiguwi, Sumberpucung. (Humas Pemkab Malang)

TUBANTIMES, MALANG – Kabupaten Malang dikenal sebagai wilayah subur. Tak pelak, sektor pertanian dan perkebunan menjadi andalan sekaligus mata pencaharian mayoritas penduduknya.

Selain padi sebagai sektor unggulan, produk perkebunan tembakau pun jadi bagian yang tak terpisahkan di Kabupaten Malang. Luas lahan tembakau mencapai 754 hektare (ha)  tahun 2017 dan dimungkinkan berkembang. Lahan itu tersebar di berbagai wilayah seperti Donomulyo maupun Sumberpucung. Produksi setiap tahun mencapai 1.136 ton.

Dengan pertumbuhan luas lahan dan produksi setiap tahun, tembakau Kabupaten Malang pun memiliki kualitas yang baik. Sayangnya, harga tembakau di petani kerap tidak sesuai ekspektasi. Baik dikarenakan permainan tengkulak maupun harga pasar yang memang sedang turun saat petani panen raya tembakau.

Kondisi inilah yang akhirnya membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menggandeng pihak swasta dalam upaya menjaga harga dan keberlanjutan petani. Pemkab Malang melalui Plt Bupati Malang Sanusi mengharapkan bahwa ada kepastian harga tembakau di tangan petani.

"Perlindungan petani adalah bagian dalam visi misi Kabupaten Malang. Khususnya bagaimana kami juga bisa memberikan kepastian dan jaminan harga produk mereka. Tak terkecuali dengan tembakau yang juga jadi bagian dari pertanian Kabupaten Malang selama ini," ucap Sanusi, beberapa waktu lalu.

Upaya Pemkab Malang untuk memberikan jaminan harga kepada petani tembakau dilakukan dengan menggandeng pihak swasta yang bergerak dalam bidang pengelolaan tembakau. Pihak swasta nantinya yang akan membeli tembakau dari petani secara langsung. 

"Kerja sama inilah yang akan memberi jaminan harga kepada petani. Ini akan memotong rantai tengkulak. Efeknya tentu kesejahteraan petani semakin meningkat. Di sisi ini kepentingan kami sebagai pemerintahan ada," ujar Sanusi.

Selain menguatkan kerja sama dengan pihak swasta, Pemkab Malang pun melibatkan HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Dengan begitu, posisi petani tembakau, misalnya seperti yang ada di Desa Jatiguwi, Sumberpucung, melalui jalinan sinergitas itu, akan semakin kuat. Posisi tawar-menawar pun menjadi salah satu nilai bagi para petani saat berhadapan dengan pihak ketiga.

"Kami libatkan HKTI sehingga petani akan semakin lebih kuat posisinya. Dengan sinergitas ini, insya Allah saya optimistis bisa membuat perekonomian petani tembakau semakin baik ke depannya," ungkap Sanusi.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Nasional HKTI Jendral TNI (Purn) Moeldoko juga menyambut gembira adanya langkah yang dilakukan oleh Pemkab Malang. Dirinya menyampaikan bahwa dengan keterlibatan aktif pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat petani di wilayahnya sebagai wujud keberpihakan kepada sektor pertanian.

"Tentu kami gembira dengan apa yang dilakukan itu. Pelibatan kami dalam kerja sama ini pun merupakan langkah baik demi kepetingan petani tembakau," ujar mantan panglima TNI itu.

Moeldoko juga mengatakan, Indonesia sebagai surga tembakau sejak lama dan sampai saat ini masih dijadikan mata pencaharian rakyat, tak terkecuali di Kabupaten Malang. Memang harus terus didorong oleh seluruh pihak terkait, khususnya mengenai kepastian harga tembakau di pasar. "Sehingga petani pun tidak merugi dan tentunya bila itu tidak terjadi, perekonomian mereka juga akan semakin baik," pungkasnya.

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]tubantimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]tubantimes.com | marketing[at]tubantimes.com
Top