Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR saat memberikan materi di forum pertemuan PBB bersama delegasi berbagai negara di dunia (foto : istimewa / Jatim TIMES)

Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR saat memberikan materi di forum pertemuan PBB bersama delegasi berbagai negara di dunia (foto : istimewa / Jatim TIMES)



Diam-diam mata dunia memperhatikan Kabupaten Jember. 

Sebab sejak Jember dipimpin Bupati Faida, berbagai kebijakan pemda semakin berpihak pada Hak Asasi Manuasia (HAM).

Berangkat dari hal itu, Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) yang bermarkas di Jenewa Swiss, mengundang khusus Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR, menjadi satu-satunya delegasi kepala daerah se-Indonesia di forum tersebut, Senin (17/6/2019).

Melalui rilis yang diterima media ini, salah satu yang sempat disampaikan Bupati Faida pada forum PBB tersebut diantaranya, tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2018, yang mengatur tentang kesempatan kerja untuk masyarakat lokal di Jember. 

"Banyak investasi baru di Jember, namun tidak berarti menjamin kesempatan kerja bagi pekerja lokal. Karenanya, kami terbitkan Perda," ujar Bupati berlatar belakang dokter ini.

Tak selesai di sana. Surat Keputusan Bupati (SK) Jember tentang alokasi formasi ASN unsur disabilitas minimal 1 persen, juga telah diberlakukan di Jember. 

"Kami juga pernah menggelar job market khusus perempuan dan disabilitas," tuturnya dengan nada bangga.

Selain pekerja lokal, produk lokal Jember juga menjadi perhatian Bupati Faida. 

Terbukti, beberapa investor yang berbisnis di Jember, semua perizinan dipastikan tanpa pungli. 

Namun, mereka harus bersedia ikut menjualkan produk lokal di tempat bisnisnya.

Kelompok lansia produktif juga tak luput dari perhatian Bupati Faida. 

Lansia produktif bersama disabilitas, dilibatkan sebagai mitra resmi Pemkab Jember, dalam beberapa kegiatan kedinasan seperti penyediaan katering dan sebagainya.

Lansia, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, ditegaskan Bupati Faida, bahwa Pemkab Jember menjamin kesehatan dan sekolah gratis.

"Asuransi kesehatan dan sekolah kami gratiskan," tegasnya.

Bahkan di Jember, mahasiswa miskin ber-KTP Jember, ditanggung biaya kuliah serta hidupnya. 

"Kami memasang target 5 ribu masiswa selama 5 tahun. Namun baru 3 tahun, sudah ada 7.500an yang memperoleh beasiswa itu," ungkapnya.

Sebagai pelengkap semangat Jember Kota Ramah HAM, pemerintah hadir saat buruh migran bermasalah dan melindungi kelompok minoritas yang ada di Jember. (*)

Tag's Berita jember berita jember

End of content

No more pages to load