Pengamat Politik yang juga dosen STKIP Tulungagung, Andreas Andri Sujatmiko / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES
Pengamat Politik yang juga dosen STKIP Tulungagung, Andreas Andri Sujatmiko / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

Jual beli jabatan di penjaringan dan penyaringan perangkat desa di Tulungagung bukan isapan jempol. Berbagai indikasi menunjukkan betapa terstruktur, sistematik dan masif (TSM) sehingga sulit dibuktikan.

Hal tersebut diakui oleh pengamat politik yang juga dosen di STKIP Tulungagung, Andreas Andrie Djatmiko, Sabtu (15/02) siang.

"Pengaturan pemenang dalam ujian perangkat desa ini memang sulit dibuktikan, tapi itu nyata ada," kata Andreas.

Dalam berbagai pengalaman di lapangan, pengamat politik yang juga praktisi hukum ini mengatakan bahwa lingkaran kecurangan ini melibatkan sejumlah oknum yang terlibat dalam agenda politik itu.

"Contoh dalam kasus pilkades misalnya, ada skenario yang melibatkan panitia pemilihan. Siapapun yang berpotensi melawan, sudah diganjal dengan aturan yang sebenarnya dalam Undang-Undang, Perda dan Perbupnya tidak disebut detail," jelasnya.

Untuk mengatur permainan ini, operator politik yang menjadi penentu selain harus berjaring dengan para pihak yang terlibat juga ada angka yang harus didapatkan.

"Nilainya berupa uang (Money Politik), jika pilkades ya honor oknum panitia yang dilipat gandakan. Namun jika dalam ujian perangkat biasanya melibatkan pembuat soal atau pihak perguruan tinggi," ujarnya.

Akibatnya, banyak ujian perangkat desa yang hasil nilai dari pengerjaan soal akademik yang disiapkan pihak universitas sengaja dibocorkan pada calon yang sudah di order.

"Sebenarnya selain merugikan peserta lain, ini juga merugikan almamater perguruan tinggi itu sendiri," jelasnya.

Bagi Andreas, pihak perguruan tinggi punya kewajiban moral untuk melakukan kajian terkait demokrasi yang terjadi di masyarakat. Namun, karena ada oknum yang ingin mendapatkan uang tambahan, maka terjadi permainan yang mengakibatkan demokrasi tidak tumbuh dengan sehat dan justru menjadi catatan kelam.

"Karena melibatkan pihak akademisi kemudian seolah-olah hasilnya pasti akan baik dan yang menang adalah orang yang layak, padahal terkadang malah di luar logika. Masyarakat sekarang ini sangat kritis dan bisa merasakan apa yang terjadi, meski sekali lagi itu sulit dibuktikan," terangnya.

Dari beberapa masalah yang bergejolak pasca ujian pengisian perangkat di Tulungagung di antaranya masalah selisih nilai yang tidak masuk akal. Ironisnya, peserta yang wajib mengerjakan soal ujian dalam bentuk pilihan dan jawaban itu banyak peserta yang lulusan S1 (Sarjana) harus kalah nilai dengan yang hanya lulusan SMA dan sederajat.

Bahkan, dari beberapa contoh yang bergejolak itu ditemukan fakta, peserta yang hanya lulusan SMA dapat menjawab hampir seluruh soal, sedangkan yang sarjana hanya mampu menjawab dengan benar di bawah separuh soal yang dikerjakan.

"Praktek permainan seperti ini harusnya dihindari bahkan dihilangkan agar demokrasi kita makin sehat dan masyarakat mendapatkan pemimpin yang ideal sesuai dengan yang diharapkan," pungkasnya.